PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL

PERBEDAAN  BANK SYARIAH DENGAN

BANK KONVENSIONAL

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio, Bank Syariah memiliki dua pengnertain, yaitu:

  1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam;
  2. Bank yanng taat cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-quran dan Al-Hadits.

Dalam pengertian lain disebutkan bahawa yang dimaksud dengan bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberiakn kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip syari’at Islam. Dalam pengertain ini, ussaha bank akan selalu dikaitkan denagn masalah uang yang merupakan barang dagangan utama.[1]

Dalam beberapa hal kedua bank ini memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan, seperti KTP,NPWP, proposal, laporan keuangan. Namun terdapat banyak perbedaan yang cukup esensi (mendasar) diantara keduanya. Perbedaan itu menyannngkut beberapa hal;[2]

  1. AKAD DAN ASPEK LEGALITAS

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Definisi Akad

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.

Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Rukun-rukun Akad

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad (transaksi) dan lafazh (shighat) akad.

  1. Dua Pihak atau lebih yang melakuakn akad

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut diamnggap  sah.

  1. Objek Akad (Transaksi)

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.

  1. Lafazh (Syighat) Akad

Yang dimaksud dengan pengnucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untyuk menunjukan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah belangsung. Tentu saja ucapan itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul).[3]

Akad-Akad dalam Bank Syariah

  1. 1. Antara Wa’ad dengan Akad

Fiqih Muamalah Islam membedakan antara wa’ad dengan akad. Wa’ad adlah janji (promise) anara satu pihakkepada pihak lainnya. Sementara akd adalh kontrak anara dua belah pihak.Wa’ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakn kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lain.

  1. 2. Antara Tibarru’ dengan tijarah

1) Akad Tabarru’

Akad Tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for frofit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong menolonga dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru berasal dari kata birr dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru’, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia namun demekian pihak pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru’ itu. Contoh akad-akad tabarru’ adalah qard, rahan,hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain.

Ada tiga macam bentuk umum akad Tabarru’, yakni:

  1. Meminjamkan harta (uang)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa lagi jenisnya, setidaknya ada tiga jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengnembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan Qard

Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyartakan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn

Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang, diman tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang denagn maksud seperti ini disebut hiwalah

  1. Meminjamkan jasa

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi tiga jenis. Bila kita meminjamkan ‘diri kita’ (yakni, jasa keahlian atau keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakuakn sesuatu atas nama orang lain, mak hal ini diberi nam wakalah.

Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut dengan akad wadi’ah.

Ada variasi lain dari akad Wakalah,yakni contingent wakalah ( wakalah bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakuakan sesuatau atas nama orangn lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika ssuatu terjadi.Wakalah bersyarat ini dsalam terminologi fiqih disebut sebagai akad kafalah.

  1. Memberikan sesuatu

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah,wakaf, shadaqah, hadiah dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberiakn sesuatu kepada orang alin. Bila penggunanya untuk kepentingan umum dan agam. Akadnyana dinamakan Wakaf . obyek wakaf ini tidak boleh diperjaulbelikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf .

Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.[4]

2) Akad tijarah

Akad tijarah/muaawadah (compensational contrac) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakuakn dengan tujuan mencari keuntungan karena itu bersifat komersial. Contoh kad tijarah adalah akd-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa. Dan lain-lain.

3) Antara Natural Uncertainty dengan Natural certainty contacts

  1. a. Natural Certainty Contacts (NCC)

Dalam NCC, Kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), hargannya (price), dan waktu penyerahan (time of delivery). Jadi kontrak-kontrak ini secara “sunatullah” (by their nature) menawarkan return yang tetap dan pasti yang termasuk dalam katagori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain.

  1. b. Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi salling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun finansial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugian ditangguang bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberiakn kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalh kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “Sunatullah” (by their nature)tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined.

Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut :

1. Musyarakah (wujuh,’inan, abdan, muwafadhah, mudharabah)

2. Muzara’ah

3.Musaqah

4. Mukhabarah

Pembedaan antar natural certainty contacts(NCC) dengan Natural Uncertainty Contacts (NUC) ini sangat penting karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampuradukan. Bila Natural Certainty Contract di ubah menjadi Uncertain. Terjadilah gharar (ketidakpastian, unknown to both parties). Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar “Sunatullah”. Karena itu dilarang.

4) Teori Uncertainty (ketidakpastian)

Secara umum ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal

  1. Ketidakpastian dalam pertukaran

Karakter kontak pertukaran adalah memberiakn kepastian. Baik dari segi jumlah maupun waktu.namun, jika didalmnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertuakran akan menghasilakn ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dan aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebuat sebagi taghrir (gharar) dan dilarang dalam Islam.

  1. Ketidakpastian dalam permainan

Permainan dapat diklasifikasikan kedalam tiga hal, yaitu permainan peluang, permainan ketangkasan dan permainan atas suatu peristiwa alamiah. Dalam ketiga permainan tersebut, faktor ketidakpastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, pada dasarnya. Suatu permainan akan selalu memberikan ketidakpastain: menang,kalah, atau bahkan seri (draw).

  1. Ketidakpastian dalam bisnis atau investasi

Bisnis atau investasi pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari suatu ketidakpastian  (Uncertainty contract). Dalam kerja sama bisnis atau investasi, para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkainan yang ada, yaitu untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi.

  1. Ketidakpastian dalam Risiko murni

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akn menghadapi bebagi risiko murni. Risiko-risiko tersebut bersifat tidak pasti, bisa menimpa manusia bisa juga tidak. Dengan demikian, outcome dari ketidakpastian risiko ini adalh hanya loss atau no loss, tidak ada profit.[5]

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

1)      Rukun

Seperti:

a. Penjual

b.Pembeli

c. Barang

d.Harga

e. Akad/ijab-qabul

2)      Syarat

Seperti syarat berikut:

  1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
  2. Harga barang dan jasa harus jelas.
  3. Tempat penyerahan (delivey) harus jelas karena akan berdampak pada biyaya transportasi.
  4. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi Short sale dalam pasar modal.

Syarat-Syarat Umum Akad

1)      Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika obyek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakuakn oleh walinya.

2)      Obyek Akad itu diakui oleh syara’. Untuk obyek akad ini disyaratkan  pula: (i) berbentuk harta; (ii) dimiliki oleh seorang; dan(iii) bernilai harta menurut syara’.

3)      Akad itu tidak dilarang dalam Nash (ayat atau hadits) Syara’.

4)      Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.

5) Akad dapat memberiakn faedah sehingga tidaklah sah bila Rahn diangap sebagai imbangan amanah.

6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, mak batallah ijabnya.

7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehinga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.[6]

  1. LEMBAGA PENYELESAI SENGKETA

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bang dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

  1. STRUKTUR ORGANISASI

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

  1. 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Dewan Pengawasan Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bang yang diwarisinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawasan Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru yang diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawasan syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.[7]

Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS, Yaitu antara lain meliputi:

  1. Mematikan dan mengnawasi kesesuaina kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang oleh DSN.
  2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
  3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan terhadap operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
  4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwakepada DSN;
  5. Mennyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam)bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Fungsi utama DPS Adalah:

  1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait denagn aspek syariah.
  2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam komunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerluakn kajian dan fatwa dari DSN.

Sedangkan kewajiban DPS adalah:

  1. Mengikuti fatwa DSN
  2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
  3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. [8]
  1. 2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pengertian Dewan Syariah Nasional:

1)      Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yangn mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.

2)      Produk keuangan Syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah islam.

3)      Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI Untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan aktivitas lembaga keuangan syariah

4)      Badan pelaksana harian- Dewan Syariah Nasional adalah yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional

5)      Dewan Syariah Nasional adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi melaksanakan keputusan Dewan Syariah Nasional dilembaga keuangan syariah.[9]

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya  reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama.lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah majelis ulam aindonesia dipimpin oleh ketua umum majelis ulama Indonesia dan seretaris (ex-officio)

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produklembaga keuangan Syariah agar sesuuai dengan syariat Islam.dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya untuk keperluan pengnawasan tersebut, dewan syariah nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawasn Syariah pada lembaga yang bersangkuatn.[10]

Menurut keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia. DSN bertugas sebagai beriakut:

  1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-niali syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya
  2. Mengelurkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
  3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
  4. Mengnawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

DSN Berwenang sebagai berikut:

  1. Mengeluarkan fatwa  yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum terkait
  2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasa bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instaansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
  3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nam yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS
  4. Mengundang para ahli unntuk menjelaskan suatu masalh yang diperluakn dalam pemhasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
  5. Memberiakn peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
  6. Mengudulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[11]

Kedudukan, Status, dan Anggota Dewan Syariah Nasional

  1. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
  2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia  dan lain-lain dalam menyusun peraturan, ketentuan untuk lembaga keuangan syariah
  3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah Syariah.
  4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (tahun) tahun.[12]

Pembiayaan Dewan Syariah Nasional

  1. Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah Departemen keuangan (DEPKEU), Bank Indonesia,dan sumabangan masyarakat
  2. Dewan Syariah Nasional meneriam dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada
  3. Dewan Syariah Nasional mempertanggaungjawabkan keuangan atau sumbangan tersebut kepada majellis Ulama Indonesia

Untuk Memperkuat posisi Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang mengurusi sistem keuangan dalam Negara Republik Indonesia.mak dibuatlah kesepahaman dalam bentuk MOU (Memorandum Of Understanding) antara  Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memilki oteritas dalam bidang keagaman ( Islam) Dan Bank Indonesia ( BI) sebagai lembaga sentral yang menangani sistem keuanngan di Indonesia. Dalam MOU tersebut, Bank Indonesia menempatkan  DSN-MUI menjadi sangat strategi dan sentral dalam pengembangan ekonomi syariah dinegeri ini.[13]

  1. BISNIS DAN USAHA YANG DIBIAYAI

Dalam bank syariah, bisnis dan dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bang syariah tidak akan mungkin membiyayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.[14]

Dalam Bank Syariah suatu pembiayaan tidak mungkin disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok diantaranya:

  1. Apakah obyek pebiayaan halal atau haram?
  2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi Masyarakat?
  3. Apakah Proyek Berkaitan dengan pembuatan Mesum/asusila?
  4. Apakah Proyek dapat merugikan syiar Islam atau tidak?[15]
  1. LINGKUNGAN KERJA DAN CORPORATE CULTURE

Bank Syariah selayak memiliki libngkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu,karyawan bang syariah harus skillful dan professional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh).Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu cara berpakain dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cermin bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkahlaku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga .

  1. PERBANDINGAN ANTARA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

BANK ISLAM

BANK KONVENSIONAL

  1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.
  2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
  3. Profit dan falah oriented.
  4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.
  5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawasan Syariah.

Investasi yang halal dan haram.

Memakai prangkat bunga.

Profit oriented.

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.

Tidak terdapat Dewan sejenis.[16]

Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pad pada prinsip operasional yang digunakannya. Kalau Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan Bank konvensional berdasarkan buga. Dengan kata lain, kedudukan bank syari’ah dalm hubungannya dengan nasabah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada Bank konvensional sebagai kreditur dan debitur.

Bank asyari’ah memiliki beberapa ciri atau karakteristik tersendiri yang antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Berdimensi keadilan dan pemerataan
  2. Adanya pemberlakuan jaminan
  3. Menciptakan rasa kebersamaan
  4. Bersifat Mandiri
  5. Persaingan secara sehat
  6. Adanya Dewan Pengawasan Syariah.[17]

DAFTAR PUSTAK

Djazuli. Dan Janwari, Yadi. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. PT Raja Grapindo Persada: Jakarta,2002. Cetakan. Pertama

Syafi’I Antonio.Muhammad. Bank Syariah dari teori kepraktik. Gema Insani Press: Jakarta, 2001, Cet. Ke1,

A. Karim,Adiwarman. Bank Islam. Pt Raja Grapindo Persada: Jakarta, 2006.

Widyaningsih.dkk. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, Kencana: Jakarta, 2005.

Al-Mushlih, Abdullah dan  Ash-shawi, Shalah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Darul Haq: Jakarta, 2008, Cet. Ke-II

Abdan, Zaidi. Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam. Angkasa: Bandung, 2003 Cet. Pertama

Hosen, Nadratuzzaman, Dkk. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah: Jakarta,

Firdaus, Muhamad. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer. Renaisan: Jakarta, 2005 Cet. Ke-1


[1] Prof.H. A.Djazuli. Dan Drs. Yadi Janwari,M.ag . Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. PT Raja Grapindo Persada: Jakarta,2002. Cetakan. Pertama.Hlm.54)

[2] Drs.M. Zaidi Abdan, M.Ag. Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam. Angkasa: Bandung, 2003 Cet. Pertama. Hlm.76

[3] Prof.Dr. Abdullah Al-Mushlih dan Prof.Dr.Shalah Ash- Shawi. Fikih Ekonomi Keuangan Islam.Darul Haq: Jakarta, 2004. Hlm. 26-29

[4] M. Nadratuzzaman Hosen. Dkk. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Jakart. Hlm.87-89

[5] Adiwarman A. Karim. Bank Islam. PT Raja Grapindo Persada: Jakarta, 2006. Hlm.65

[6] M. Nadratuzzaman Hosen. Dkk. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Jakart. Hlm.83-84

[7] Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani: Jakarta, 2001 Cet. Ke-1. Hlm.31

[8] Wirdiyaningsih, SH. MH. Dkk. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia. Kencana: Jakarta.2005. Hlm. 83-85

[9] Dr.Muhamad Firdaus. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer. Renaisan: Jakarta, 2005 Cet. Ke-1. Hlm.22

[10] Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani: Jakarta, 2001 Cet. Ke-1. Hlm.32

[11] Wirdiyaningsih, SH. MH. Dkk. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia. Kencana: Jakarta.2005. Hlm. 81

[12] Dr.Muhamad Firdaus. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer. Renaisan: Jakarta, 2005 Cet. Ke-1. Hlm.23

[13] Dr.Muhamad Firdaus. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer. Renaisan: Jakarta, 2005 Cet. Ke-1. Hlm.26-27

[14] Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani: Jakarta, 2001 Cet. Ke-1. Hlm.33

[15] Drs.M. Zaidi Abdan, M.Ag. Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam. Angkasa: Bandung, 2003 Cet. Pertama. Hlm.77

[16] Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani: Jakarta, 2001 Cet. Ke-1. Hlm.33-34

[17] Prof.H. A.Djazuli. Dan Drs. Yadi Janwari,M.ag . Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. PT Raja Grapindo Persada: Jakarta,2002. Cetakan. Pertama.Hlm.55-60

About eemhuzaimah

pinky
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s